Birokrat Tidak Peduli Hasil

Birokrat Tidak Peduli Hasil

Persoalan utama birokrasi pemerintahan adalah kuatnya kultur diantara pegawainya bahwa birokrasi tidak perlu menelurkan hasil yang nyata. Mereka juga cenderung merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada publik. "Ada kultur kuat bahwa tidak harus menghasilkan sesuatu yang nyata dan tidak harus bertanggung jawab kepada publik," kata Profesor Robert S Kaplan dari Harvard Business School, Sabtu (19/1), di auditorium istana Wakil Presiden, Jakarta.
Kalau diamati, organisasi di pemerintahan itu mirip sebuah bangunan dimana seharusnya seluruh komponen saling terkait dan saling melengkapi, tetapi ternyata didalamnya (seperti) tidak ada kegiatan organisasi yang bernama “kehendak bersama”, yang ada hanyalah konsep seolah-olah yang menurut istilah Arif Budiman adalah Technokrat Birokrasi, dimana sebuah kebijakan merupakan (seolah olah) usulan dari masyarakat yang dituangkan dalam perencanaan kebijakan.
Ketidak kompakan para pengambil kebijakan bahkan terlihat adanya pernyataan yang kontradiktif antar pejabat pembuat kebijakan yang (seperti) saling menjatuhkan, tak ubahnya dengan peraturan perundang undangan yang (banyak) berbenturan antara yang satu dengan lainnya, atau adanya aturan yang kurang lengkap yang mengakibatkan para pelaksana berbeda dalam memahami aturan yang sama.
Seluruh aktifitas di dalam organisasi dijalankan dengan prinsip dimana pegawai hanya berkewajiban untuk menjalankan perintah tanpa hak usul/melawan. Implikasinya jauh, dengan perspektif itu, tidak sulit melihat para pimpinan dan “politisi” di pusat, yang membuat dan mengambil kebijakan, sebenarnya tak tahu banyak tentang kwalitas para pegawainya, para punggawanya lebih nyaman membuat laporan yang bisa membuat bosnya senang, meski kondisi nyatanya tidak seperti demikian, yang lebih para jika para pengambil kebijakan “hanya’ mencari “nama’ untuk tujuan tertentu dengan mengabaikan “nama baik” orgnisasi.
Para pengambil kebijakan sering melakukan penyelesaian Instan dan “populis” untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan sering tampak rasa “keakuan” dari pejabat dalam melaksanakan sebuah roda organisasi, sehingga ada istilah “ganti pejabat ganti kebijakan” yang pada akhirnya akan menyusahkan pegawai pelaksana, apalagi seseorang yang bernasib baik dan menjadi pejabat tersebut “tidak menguasai dibidangnya”, sehingga kebijakan dan aturan yang diberikan tidak/kurang sejalan dengan kebutuhan organisasi yang sesungguhnya, sehingga seringkali terjadi ketidak sesuaian antara kebutuhan orgaisasi dari pelaksana kegiatan dengan kebijakan yang dikeluarkan pejabat pengambil kebijakan.
Peran pegawai pelaksana sangat penting bagi tercapainya tujuan organisasi dalam pemerintahan, dengan kinerja pegawai yang baik, maka tujuan organisasi yang telah dirumuskan dalam peraturan yang diperuntukkan untuk itu akan lebih mdah untuk diterapkan, dan pegawai pelaksana akan dengan mudah melaksanakan tugasnya jika tugas yang diembannya sesuai dengan kemampuan diri pegawai dimaksud, disamping hal tersebut juga adanya rasa senang pegawai pelaksana dimaksud dengan pekerjaan yang diembannya.
Keberhasilan suatu organisasi (terutama di Pemerintahan) sangat memerlukan semangat dan disiplin kerja yang tinggi dari para pegawai atau anggota organisasi yang bersangkutan. Hal ini mengingat semakin kompleksnya kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi baik itu tidaklah cukup hanya mengandalkan pegawai yang berpendidikan tinggi, namun juga memerlukan metode kerja yang baik, pengalaman manajemen yang baik dan dapat “mengayomi”.
Meskipun suatu organisasi memiliki tenaga kerja atau pegawai yang berkualitas tinggi di bidang skill, namun bila mereka tidak memiliki disiplin kerja yang tinggi, kualitas tinggi tersebut akan tidak berarti. Dengan demikian, disiplin kerja sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi tersebut, dapat bertindak atau bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Disamping itu manusia sebagai yang mempunyai rasional dan rasa sosial yang tinggi dalam melaksanakan segala aktivitas kerjanya (seharusnya) dengan tanpa harus didorong atau dipaksa oleh berbagai peraturan atau ketentuan yang ada, tetapi bertindak atas kesadaran tinggi yang dimilikinya.
Salah satu kelemahan pemerintah adalah kurangnya evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakannya, yang menjadi target keberhasilan adalah bagaimana satuan organisasi “dapat menyerap anggaran”, dan bukan bagaimana kwalitas penyerapan anggaran dimaksud. Pelaksanaan kegiatan “dianggap” berhasil bila kegiatan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan kebijakan para pengambil kebijakan, dengan (seolah olah) tanpa menghiraukan sasaran “nyata” yang dicapainya.
Kewajiban Pelaksana kegiatan adalah bagaimana secara administratif menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada atasan, dan (seakan) mengesampingkan pertanggung jawaban kepada publik. Kebenaran pertanggung jawaban sebuah kegiatan adalah kebenaran menurut atasan dan(maaf) meskipun ada (sedikit) unsur penipuan dalam kegiatan dan atau pelaksanaan pertanggung jawaban sebuah kegiatan.
Dalam tataran tertentu, semestinya pelaksana kegiatan atau pejabat/pegawai ditingkat rendah diberikan sedikit kebebasan dengan aturan yang jelas sehingga tidak akan terjerat dalam larangan “gratifikasi” untuk melakukan sebuah kebijakan yang sesuai dengan “kearifan” lokal, hal ini diperlukan karena pada tataran tertentu seorang pejabat/pegawai “dituntut” untuk berbuat yang sesuai dengan kondisi riil yang ada dalam lingkup pekerjaanya.
SUDAHKAH PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM ORGANISASI KITA DITINGKAT PUSAT MELAKUKANNYA ???????????