Ibukota Kabupaten Dipindahkan?

Statusisasi kemakmuran (meminjam Istilah Viki Prasetyo) Kabupaten Banyuwangi yang terus meningkat membuat wacana pemekaran wilayah Kabupaten atau lebih tepatnya pemecahan atau pembagian wilayah Kabupaten Banyuwangi menjadi dua bagian kembali digulirkan untuk yang kesekian kalinya, dan saat ini kudeta keinginan itu datang dari Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, dengan mengusulkan Banyuwangi menjadi dua bagian yang masing masing adalah Kabupaten, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Blambangan.

Wacana yang digulirkan tersebut terus menuai komentar komentar yang terutama di dunia maya, baik yang menyetujui pemekaran maupun yang menolak adanya pemekaran. Labil ekonomi setelah pemekaran menjadi issu yang membutuhkan kajian dari para ahli,apakah dengan pemekaran menjadikan wilayah ini lebih cepat berkembang, ataukah memperlambat langkah menuju kemajuan, wacana pemekaran wilayah tidak menjadi kontroversi hati dari segenap lapiran masyarakat, pemekaran akan menjadikan Kabupaten ini lebih maju dan lebih sejahtera, dan tidak mengganggu harmonisasi (nantinya jika Banyuwangi benar benar dimekarkan)  antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Blambangan.

Jika pemekaran atau pembagian sebuah wilayah adalah satu satunya jalan agar pembangunan lebih cepat dan lebih merata, maka tidak ada alasan untuk menolak pemekaran dimaksud, namun jika pemekaran sebuah wilayah hanya untuk konspirasi kemakmuran segelintir pejabat, menjadikan sebuah wilayah kehilangan harmonisasi, antar masyarakat, baik ekonomi maupun budaya, maka tidak akan banyak manfaatnya pemekaran wilayah digulirkan.

Sejarah panjang Kabupaten Banyuwangi dari mulai zaman Majapahit Kerajaan Blambangan, sampai dengan perubahan terakhir menjadi Kabupaten Banyuwangi, mengalami beberapa perubahan nama dan tempat kedudukan ibukota kerajaan, atau kadipaten. Dari mulai Ibukota bertempat di Teluk Pampang, berpindah pindah hingga sekarang di Banyuwangi. Meskipun saat masih Kerajaan, wilayahnya meliputi yang saat ini menjadi Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, namun sejarah perjalanan Kabupaten Banyuwangi, atau nama lain sebelumnya lebih banyak adanya  perpindahan pusat pemerintahan.

Pengelolan sebuah wilayah tidak akan terlepas dari pemerataan Pembangunan dan pelayanan masyarakat, dengan kondisi wilayah Kabupaten banyuwangi yang merupakan Wilayah Kabupaten terluas di Pulau Jawa, menghendaki sebuah pelayanan masyarakat yang murah dan cepat serta terjangkau, begitu juga dengan pemerataan Pembangunan dimana masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan atau masyarakat pinggiran merasa benar benar terpinggirkan, yang tidak menikmati pembangunan sebagaimana yang dinikmati masyarakat kota pusat pemerintahan.

Salah satu alasan Pemekaran atau pemecahan wilayah Kabupaten adalah harapan bantuan keuangan dari pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dimana jika terjadi pemekaran atau pembagian wilayah akan lebih banyak dana yang terkucur diwilayah ini, disamping mengurangi beban pemerintah Kabupaten terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk. Masyarakat bercermin kepada Pemekaran atau pemekaran sebuah desa dimana dengan adanya pemekaran desa sebagai wilayah otonom terendah di negeri ini terbukti dapat mempercepat pembangunan yang ada diwilayahnya, serta mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Disisi lain, pemekaran atau pemecahan wilayah juga akan menimbulkan dampak bertambahnya beban belanja daerah untuk Gaji pegawai dan Pejabat, sebab dengan adanya Kabupaten baru dari hasil pemekaran atau pemecahan terebut dibutuhkan perangkat pemerintahan dan kantor kantor baru yang tentunya juga membutuhkan dana yang sangat cukup besar, yang rasanya sangat sulit untuk dicukupi hanya dengan pendapatan Asli Daerah.

Penolakan sebagian masyarakat terhadap rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang mencapai milyaran rupiah, adalah salah satu bentuk kecemburuan sosial masyarakat terhadap pembangunan yang ada, meskipun ada alasan pembenar dari pembangunan tersebut sebagai ikon baru Kabupaten Banyuwangi dan lebih efisiensinya tata kelola dan tata laksana pemerintahan. Begitu juga dengan pembangunan lainnya yang berpusat di Ibukota Kabupaten yang dapat menambah keindahan dan kenyamanan sebuah Ibukota Kabupaten yang diharapkan dapat menggambarkan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan.

Ibukota sebuah Kabupaten ibarat sebuah wajah, dimana identitas sebuah Kabupaten tersebut akan dilihat dari penataan Ibukotanya, dan sebuah Ibukota memang seharusnyalah mempunyai ikon bangunan dan penataan kota yang menyenangkan. Yang akan menjadi kebanggaan warganya dan menarik perhatian bagi orang diluar daerah yang sedang lewat daerah ini untuk sekedar numpang istirahat, yang nantinya diharapkan akan lebih lama berwisata di Kabupaten ini. 

Penolakan terhadap Pembangunan Pusat Pemerintahan dan dukungan Pemekaran atau pembagian wilayah mempunyai korelasi yang sama, yakni adanya kesenjangan Pembangunan yang ada diwilayah kota dengan wilayah pinggiran, meskipun diwilayah pinggiran sudah mulai banyak terpasang lampu lampu penerangan jalan, namun masyarakat (terutama wilayah selatan) masih merasa kurang mendapat perhatian yang seimbang. Masih banyak jalan raya baik Jalan Propinsi maupun Jalan Kabupaten yang berlubang yang membahayakan pengguna jalan.

Kurang dekatnya pelayanan terhadap masyarakat juga salah satu pemicu munculnya usulan pemekaran atau pembagian wilayah, dimana jarak antara Ibukota Kabupaten dengan wilayah paling selatan Kabupaten ini relatif sangat jauh, sehingga mempertakut masyarakat yang ingin berurusan dengan pemerintah Kabupaten harus mengeluarkan biaya transport yang tidak sedikit, apalagi penataan dan penanganan terhadap pelayanan kepada masyarakat sebagian besar masih belum menyentuh terhadap jauhnya wilayah daru pusat pemerintahan Kabupaten.

Salah satu usulan dari beberapa masyarakat sebagai alternatif dari pemekaran atau pemecahan wilayah yang dirasa sangat sulit terwujut adalah pemindahan pusat Pemerintahan dari Kota Banyuwangi kearah selatan, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Hal ini disebabkan saat ini Ibukota Kabupaten Banyuwangi berada disebelah utara, sedangkan sebagian besar wilayah dan jumlah penduduk berada diwilayah selatan.

Perpindahan ibukota Kabupaten tersebut disamping pernah dilakukan dalam perkembangan sejarah Kabupaten Banyuwangi ( zaman Kadipaten ), juga akan terjadinya Pemerataan pembangunan, Kota Banyuwangi dikembangkan menjadi Kota pusat Bisnis, sedangkan Kota Pusat Pemerintahan dipindahlan ketempat lain.