Selamat Datang Pada BLOG SYAFA'AT semoga bermanfaat

DOA HARDIKNAS 2017

DOA UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2017

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil aalamin, Wassholatu wassalamu ‘alaa sayyidil mursalin, waala alihi wasohbihi ajma’in.
Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji untuk-Mu Tuhan semesta alam, Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon.
Hari ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017. Jadikanlah upacara pada hari ini sebagai kegiatan yang penuh dengan rahmat, kegiatan yang membawa manfaat dan kegiatan yang penuh dengan hikmah. Berkati dan ridloi kegiatan kami.
Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui
Bersihkanlah hati dari sifat sifat buruk, semaikanlah hati kami dengan sifat yang mulia, satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun   negeri kami terutama dalam bidang pendidikan, sehingga dapat  mempercepat pendidikan yang merata dan berkwalitas. Agar kami mampu mengejar ketertinggalan bangsa kami, lepas dari keterpurukan.
Ya Allah yang Maha Kuasa
Begitu banyak tantangan di dunia pendidikan yang harus kami hadapi saat ini. Karenanya berilah kekuatan bimbinglah kami, berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami, satukanlah pandangan kami, bangkitkanlah semangat membangun dunia pendidikan kami, agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan secara komprehensip dan berbudi pekerti luhur.
Ya Alllah Yang Maha rohim.
Limpahkanlah Rahmad dan Hidayah-Mu, curahkanlah Ilmu dan Hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini, Lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan serta Ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu.
Ya allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun.
Begitu banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, namu seringkali kami mengingkarinya. Kami sadar bahwa begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru guru kami, kesalahan dan segala dosa para pemimpin kami, dan tetapkanlah hati kami untuk berada dalam jalan-Mu.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar
Kabulkanlah doa dan permohonan kami.
Robbanaa aatinaa fiddunya hasanah, wafil akhiroti hasanah waqinaa azdabannar. Wasubkhaana robbika robbil izzati amma yasifun walhamdulillahi robbil alamiin.
                    

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian


Selengkapnya dapat di unduh DISINI

Problematika Anak Angkat Dalam Pernikahan

Problematika yang sering timbul dalam masalah pengangkatan anak dalam pernikahan, terutama bagi anak perempuan adalah ketika sebuah keluarga mengangkat anak, yang tidak melalui sidang di Pengadilan, kemudian dicarikan Akta kelahiran dengan diakui dalam Akta Kelahiran sebagai anak kandung, sehingga semua surat surat tentang administrasi kependudukan dan ijazah akan tertulis anak kandung dari orang tua angkatnya, ketika akan menikah, dalam penentuan wali nikah menurut Hukum Islam harus dilakukan oleh orang tua kandungnya, sering terjadi problem tarik ulur masalah penulisan orang tua dalam Akta nikahnya, apakah ditulis nama Orang Tua angkatnya sesuai dengan surat surat administrasi kependudukan dan Ijazah yang terlanjur tertulis nama orang tua angkatnya? Ataukah ditulis nama Orang Tua kandungnya.
Penulisan anak angkat kedalam anak kandung dalam Akta Kelahiran dan akta akta outentik merupaksan kesalahan dalam administrasi, yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan akibat pidana apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan timbulkan akta dimaksud, hal ini diakibatkan adanya mekanisme yang salah dalam proses adopsi anak yang pada akhirnya akan merugikan anak angkat tersebut.
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketetentuan perundangan yang berlaku. Orang tua angkat/wali yang telah mengangkat seorang anak secara legal formal dan dengan perbuatan hukum tersebut telah mendapatkan hak asuh terhadap anak angkatnya, yang mana mereka tersebut (orang tua angkat/wali dengan anak) memiliki efek kausalitas pada hubungan hokum, hak dan kewajiban hokum yang melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam komunitas keluarga.
Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007, pengertian Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat ( Pasal 1 butir 2), sedangkan Menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. (Pasal 1 butir 9), Tujuan Pengangkatan Anak adalah untuk tujuan kepentingan kebaikan anak angkat tersebut dalam rangka melindungi kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan juga sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 (bagian IV. A.2.2.2.) kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1).
Sifat pengangkatan anak menurut peraturan perundang undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :
1.      Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak).
2.      Pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak); dan Pasal 39 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo dan Pasal 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
3.      Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 39 ayat (3), Pasal 19 butir d, Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Jo. Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)
4.      Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 : Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007). Dari segi hukum ini menimbulkan konsekensi sebagai berikut : 
·       Berlaku larangan perkawinan karna hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8  Undang Undang nomor 1 Tahun 1974:
a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.) . 
·       Tindak-tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 221 ayat (2), (menyembunyikan keluarga yang melakukan kejahatan),   Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 356 (penganiayaan dalam keluarga) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
·       Pembuktian dengan saksi dalam Pasal 145 dan 146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). tentang hubungan saksi dengan para pihak karena keluarga
5.      Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua asalnya (UU Perlindungan Anak : Pasal 6 ayat (1) berserta penjelasaannya, Pasal 40 dan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengangkatan Anak.
Dari uraian dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada, Setelah permohonan disetujui Pengadilan, maka Salinan yang telah diperoleh ini harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Sehingga dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam Akta Kelahiran tersebut disamping tertulis Nama Kedua Orang Tuanya juga disebutkan pula nama orang tua angkatnya.
Wali Nikah Bagi Anak  Angkat.
Apabila anak perempuan akan melaksanakan pernikahan, maka yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya sebagaimana telah diatur dalam aturan Hukum islam tentang pernikahan, hal ini terjadi karena dalam Hukum Islam tidak mengenal Hukum pengangkatan anak secara penuh yang mengakibatkan dengan pengangkatan anak tersebut memutuskan semua hubungan perdata dan hubungan nasab. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya, namun demikian anak angkat dapat memperoleh pemberian harta dari orang tua angkatnya dalam bentuk selain waris.
Masalah anak angkat ini dalam Al Qur’an dijelaskan dalam Surat Al Ahzab ayat 4-5) yang artinya “Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian….”
Dengan demikian maka apabila seorang anak angkat perempuan akan melaksanakan pernikahan, maka yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandungnya, dan boleh mewakilkan kepada ayah angkatnya untuk menikahkannya. Demikian juga dengan penulisan dalam administrasi pernikahannya, juga harus dicantumkan nama ayah kandung dan Ibu Kandungnya, sebab pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat surat outentik.
Izin Menikah Anak Angkat Yang Belum Dewasa.
Usia minimal untuk menikah menurut UndangUndang nomor 01 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tetapi berdasarkan pasal 6 ayat (2) undang undang dimaksud,  keduanya harus mendapatkan izin dari kedua orang tua apabila usianya kurang dari 21 tahun. Hal ini disebabkan  Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Per/BW adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Meskipun perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa, sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan izin dari kedua orang tua. Persoalannya adalah untuk anak angkat, siapakah yang lebih berhak untuk memberikan izin bagi pasangan mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun?
Sebagaimana diuraikan diatas bahwa haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehingga apabila seseorang yang belum dewasa akan melaksanakan pernikahan, maka yang lebih berwenang memberikan izin menikah bagi yang belum dewasa adalah orang tua angkatnya, adapun yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya (syaf)

Pengakuan anak sah Pasca Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang mengakui anak dari hubungan diluar perkawinan, baik dari hubungan perzinahan, pernikahan siri maupun perslingkuhan menjadi isu nasional, hal ini disamping adanya penafsiran baru mengenai hubungan hukum anak yang dilahirkan diluar perkawinan, juga karena pemohon dari putusan tersebut adalah artis terkenal pada tahun sembilan puluhan ( Machicha Mochtar ) dari akibat perkawinan siri yang bersangkutan dengan mantan menteri sekretaris negara era orde baru ( Moerdiono ) dimana pernikahan siri yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 1993 tersebut membuahkan seorang keturunan yang tidak diakui oleh ayah biologisnya dan diabaikan hak hak perdatanya.
Perlu difahami kembali bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) Nomor 46/PUU/IX/2011 bukan merubah pasal 42 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang anak sah  yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi merubah Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi  “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuandan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Sehingga dalam penentuan anak sah tetap berpedoman pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan putusan Mahkamah konstitusi mengatur kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, khususnya bagi yang tidak melakukan pernikahan secara sah pasca kelahiran anak sehingga sebelum keluarnya putusan MK tidak dapat melakukan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek ( BW ). Karenanya anak yang lahir diluar perkawinan ( yang tidak diakui ) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Masalah tanggung jawab suami, baik dari pernikahan resmi maupun bukan, memang menjadi sebuah masalah tersendiri. Dan jika terjadi suatu permasalahan dimana seorang suami meninggalkan kewajibannya, dengan menterlantarkan keluarganya, seakan tidak ada dampak hukum kecuali dibidang keperdataan saja. Meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang undangan, masalah nafkah anak yang terjadi dalam kegagalan rumah tangga, akan menjadikan sebuah problem rumah tangga dan problem hukum yang rumit, hal ini dikarenakan putusnya sebuah ikatan perkawinan tidak memutus hubungan dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, apalagi hubungan orang tua yang diakibatkan perzinahan, kawin siri dan perselingkuhan.
Sebelum keluarnya putusan MK tersebut anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui sebagai anak kandung oleh ayah biologisnya setelah terjadi pernikahan dengan ibunya dan dituangkan sebagai catatan yang tidak terpisahkan dengan Akta Kelahiran anaknya hal ini dimungkinkan karena pasal 66 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku, sehingga ketentuan dalam BW mengenai pengakuan anak sebelum perkawinan masih digunakan. Dengan keluarnya Putusan MK tersebut dapat dimaknai bahwa pengakuan anak bukan hanya dapat dilakukan setelah diadakan perkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya, namun juga apabila tidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayah biologisnya, dengan cara pembuktian  Ilmu Pengetahuan dan tehnologi atau alat bukti lain, sehingga jelas kedudukan anak tersebut yakni meskipun hanya anak dari seorang perempuan, namun juga diakui sebagai anak kandung dari ayah biologisnya, baik setelah kelahiran anak dilakukan pernikahan maupun tidak.
Alasan MK dalam memutuskan perkara bertujuan untuk melindungi hak hak anak, sebab anak dari akibat hubungan suami istri baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, sehingga tidak adil jika ayah biologis dari hubungan diluar pernikahan dibebaskan dari tanggung jawab, dan hanya membebankan tanggung jawab kepada Ibunya. Dengan keluarnya putusan MK ini, mau tidak mau ayah biologis harus memberikan nafkah yang layak da dilarang keras untuk mengabaikannya.
Persoalan yang timbul dari akibat tersebut adalah dengan diakuinya anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, baik terjadi pernikahan setelah kelahiran anak maupun tidak adalah apakah hubungan keperdataan tersebut juga hubungan nasab menurut hukum Islam?, sebab hal ini berkaitan erat dengan wali nikah, dimana juga menyangkut sah tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak.
Tes DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid )  untuk mengetahui hubungan darah, saat ini diakui sebagai salah satu mekanisme yang akurat untuk mengetahui hubungan darah seseorang. DNA merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara ilmu kedokteran yang memperlihatkan sifat genetika sebagai proses penurunan sifat sifat dari orang tua kepada anaknya yang dilakukan melalui pemeriksaan. Dalam tes ini tingkat akurasi kebenaran sudah mencapai 99,9 persen dan ini sudah bisa menjadi penetapan bahwa seseorang itu mempunyai hubungan darah dengan orang lain.
Persoalan wali nikah dari ayah kandung bukan hanya timbul dari akibat putusan MK, namun juga perbedaan penafsiran dan maksud dari pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun pasal 99  Kompilasi Hukum Islam, dimana mengenai anak sah menurut adalah “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sehingga konsekwensi Hukumnya adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun dibuahi sebelum terjadinya perkawinan ( semisal anak lahir satu hari setelah perkawinan ) dianggap anak yang sah, sepanjang tidak ada penyangkalan dari ayahnya, hal ini sangat berbeda dengan asal hukum Islam yang tidak mengakui hubungan hukum dari akibat perzinahan dan perselingkuhan.
Penerapan mengenai anak sah yang berkaitan dengan wali nikah sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, serta diatur juga dalam kompilasi hukum Islam, ada beberapa penafsiran yakni apakah anak sah yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam tersebut dimana dengan diakuinya anak sah tersebut berarti anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya adalah mempunyai hubungan nasab yang dimaksud dengan hubungan nasab menurut hukum Islam?, konsekwensi dari maksud hubungan perdata disamakan dengan hubungan nasab dalam hukum Islam adalah hak ayah biologis atas perwalian dalam pernikahan.
 Sebab jika yang dimaksud dalam ( terutama ) kompilasi hukum Islam mengenai anak sah dalam hubungannya dengan keperdataan dengan suami ibunya adalah hubungan nasab menurut Hukum Islam, maka anak tersebut bukan hanya saling mewarisi, namun apabila anak tersebut adalah perempuan juga mempunyai perwalian dalam pernikahan. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Para Penghulu dan Kepala KUA untuk penerapan perwalian dalam pernikahan dari anak yang lahir dalam perkawinan namun dari akibat pembuahan sebelum perkawinan banyak yang ragu untuk mengakui mempunyai hubungan nasab, apalagi dengan anak diluar kawin yang diakui,  meskipun pengakuan anak tersebut dilakukan oleh ayah biologisnya dan dituangkan dalam sebuah akta yang diakui sebagai akta yang outentik.
Dalam muktamar NU ke 31 telah diputuskan bahwa tes DNA boleh dan halal dilakukan, tetapi tidak dapat ditetapkan secara syar’i ( Hukum Islam ) sebagai ketentuan untuk menentukan seorang itu mempunyai hubungan nasab atau tidak dengan orang lain, dengan demikian meskipun menurut tes DNA seseorang dapat dipastikan ayah biologisnya, namun jika pembuahan dilakukan bukan dalam perkawinan yang sah, maka dianggap tidak mempunyai hubungan nasab.( Syaf )

SILSILAH KELUARHA BANI MAD SARI TAPANREJO

Silsilah Keluarga Bani Mad Sari Desa Tapanrejo Kecamatan Munvar Kabupaten Banyuwangi  Dapat dilihat Di Sini

DOA UPACARA DETIK DETIK PROKLAMASI TAHUN 2016 ( KERJA NYATA )


Doa Upacara HUT Kemerdekaan Ri ke 71

DO’A UPACARA
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI KE – 71
TANGGAL 17 AGUSTUS 2016

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil aalamin
Hamdan Syakirin, Hamdan yuafii niamah wayukaafi maziidah
Yaa robbana lakal khamdu kama yambaghii lijalaali wajhikal kariim waadziimi sulthoonik.
Allahumma sholli wasallim ‘ala sayyidina mukhammadin wa’ala alihi washohbihi ajma’in

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih
Dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia memanjatkan syukur kehadirat-Mu, atas berkat rahmat-Mu Pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71. Berikanlah kami kedewasan kehidupan berpolitik, dan  berdemokrasi. Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja dalam percepatan pembangunan nasional, agar tercipta bangsa yang mandiri, bersatu, aman, adil dan sejahtera.
Ya Allah, Tuhan Yang maha Penyayang
Di hari-hari ini, kami menghadapi beragam ujian berat mulai dari alam yang kurang bersahabat, Musim yang tidak menentu, harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, ekonomi yang belum pulih,. Berikanlah kami kedewasan kehidupan berpolitik, dan  berdemokrasi. Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja dalam percepatan pembangunan nasional, agar tercipta bangsa yang mandiri, bersatu, aman, adil dan sejahtera.
Ya Allah, Tuhan Yang maha bijaksana.
Masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami, karenanya hindarkanlah bangsa dan Negara kami dari marabahaya, fitnah antar Suku, Agama, Ras dan Antargolongan yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun bangsa dan Negara kami dengan Kerja Nyata, agar menjadi bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera.


Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu
Jadikanlah peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah  bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun dari bumi.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami juga dosa para pahlawan pejuang kami, terimalah amal perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha mengetahui.

Ya Allah, Tuhan yang maha Pengasih dan Penyayang.
Kabulkanlah permohonan dan doa kami, hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan.

Robbana aatinaa fiddunyaa khasanah, wafil aakhiroti khasanah waqinaa ‘adzaaban naar.
Wa adzkhilanaa ma’al abroori yaa aziizu Yaa ghoffaru yaa robbal ‘alamiin.
Subkhaana robbika robbil ‘izzati ‘amma yasifuun wasalaamun ‘alal mursaliin wal khamdu lillaahi robbil ‘aalamin


PENGISIAN LKHASN ( LAPORAN KEKAYAAN HARTA APARATUR SIPIL NEGARA )

Pengisian Laporan Harta Kekayaan ASN dapat dilakukan melalui Link siharka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 ( Dapat di Unduh Di Sini ) yang harus diisi oleh setiap ASN, yang Tehnis Pengisiannya Dapat di Unduh di Sini .
Guna memudahkan pengisian tersebut ASN akan lebih baik jika sebelumnya mengisi Lembar Formulir LKHASN sebaqgai berikut.

Cara Rekuitmen Penyuluh Agama Honorer 2016

Keputusan Direktur Jendelar Bimbingan Masyarakar Islam Kementerian Agama Nomor DJ.III/432/Tahun 2016 tentang Petunjuk Tehis Pengangkatan Tenaga Penyuluh Honorer

DAPAT DIUNDUH DISINI

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017

Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri,  yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor : 135 Tahun 2016, Nomor : SKB 109 Tahun 2016  Nomor : 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 menetapkan 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama, dengan demikian Libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 berjumlah 19 hari
·                     1 Januari 2017          : Tahun Baru 2017 Masehi
·                     28 Januari 2017        : Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
·                     28 Maret 2017         :  Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
·                     14 April 2017           :  Wafat Isa Al Masih
·                     24 April 2017           :  Isro Mi'roj Nabi Muhammad SAW.
·                     01 Mei 2017            :  Hari Buruh Internasional
·                     11 Mei 2017            :  Hari Raya Waisak 2561
·                     25 Mei 2017            :  Kenaikan Isa Al Masih
·                     25-26 Juni 2017       :  Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
·                     17 Agustus 2017      :  Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
·                     01 September 2017 :  Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
·                     21 September 2017 :  Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah 
·                     01 Desember 2017  :  Maulid Nabi Muhammad SAW

·                     25 Desember 2017  : Hari Raya Natal
Adapun Cuti Bersama adalah sebagai berikut :
·                      23, 27, 28 Juni 2017 : Hari Raya Idul Fitri 1438 HIjriyah
·                     26 Desember 2017    : Hari Raya Natal
Untuk Hari Lahir Pancasila sebagai Hari Libur Nasional Belum ada kenentuan dalam SKB tersebut.

JAM KERJA ASN ( PNS ) SELAMA RAMADHAN TAHUN 2016

Berikut adalah jam kerja ASN, TNI, dan POLRI selama bulan Ramadhan 1437 (tahun 2016) :
 1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja.
     a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00
         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-15.30
         Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30
 2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja.
     a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00-14.00
         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30 
     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-14.30
          Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30
3. Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu.
Surat Edaran selengkapnya dapat diunduDISINI

JADWAL WAKTU SHOLAT DAN IMSAKIYAH RAMADHAN 2016

Jadwal waktu Sholat dan Imsakiyah Ramadhan 2016 Wilayah Kabupaten Banyuwangi
JADWAL UNTUK WILAYAH LAINNYA DI INDONESIA DAPAT DIUNDUH DISINI

Naskah Doa Hari Kebangkitan Nasional ( Harkitnas ) ke 108 Tahun 2016

Naskah Doa Hari Kebangkitan Nasional dapat di unduh DI SINI


DOA UPACARA HARDIKNAS 2016

Doa Upacara dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas ) Tahun 2016 dapat DI UNDUH DISINI

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI DIPLOMA I DAN DIPLOMA III POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2016

PENGUMUMAN
NOMOR PENG -       /PP/2016
TENTANG 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI DIPLOMA I DAN DIPLOMA III
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Politeknik Keuangan Negara STAN dengan pilihan program studi sebagai berikut:
1.    Program Studi Diploma I Kebendaharaan Negara;
2.    Program Studi Diploma I Kepabeanan dan Cukai;
3.    Program Studi Diploma I Pajak;
4.    Program Studi Diploma III Akuntansi;
5.    Program Studi Diploma III Kebendaharaan Negara;
6.    Program Studi Diploma III Kepabeanan dan Cukai;
7.    Program Studi Diploma III Manajemen Aset;
8.    Program Studi Diploma III Pajak; dan
9.    Program Studi Diploma III Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai.

A.  SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN
1.    Lulusan (tahun 2015 dansebelumnya) ataucalonlulusan (tahun 2016) semua Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
2.    Persyaratan nilai (bukan hasil pembulatan) bagi pendaftar:
a.    Untuk lulusan tahun 2015dansebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian tulis pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00; atau
b.    Untuk calonlulusan tahun 2016, memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponenPengetahuanpada5 semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 atau 2,80 dengan skala 4,00, denganketentuanpadasaatpendaftaranulang yang bersangkutantelahdinyatakan lulus danmemilikinilai rata-rata ujiantulispada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00.
4.    Berbadan sehat dan bebas dari napza (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).
5.    Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan.
6.    Khusus Program Studi Kepabeanan dan Cukai ditambahkan syaratsebagai berikut:
a.    Jenis kelamin dan tinggi badan:
1)    Program Studi Diploma I:
-   Laki-laki tinggi badan minimal 165 cm;
-  Perempuan tinggi badan minimal 155 cm;
2)    Program Studi Diploma III:
-   Berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan minimal 165 cm;
b.    Tidakcacatbadan;
c.    Tidak buta warna;dan
d.    Untuk pengguna kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 2 dioptri.
7.    Menyetor biaya pendaftaran Ujian Saringan Masuk (USM) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya yang dikeluarkan akibat transaksi pembayaran tersebut ditanggung oleh pendaftar.

B.  TATA CARA PENDAFTARAN
a.    Registrasimelalui portal Kementerian PAN-RB;
b.    Pengisian formulir pendaftaran online (e-registration);
c.    Penyetoran biaya pendaftaran; dan
d.    Verifikasi berkas dan pengambilan Bukti Peserta Ujian (BPU).
3.    Calon peserta yang telah melakukan pengisian formulir pendaftaran online(e-registration) akan mendapatkan kode MVA (Mandiri Virtual Account).
4.    Calon peserta melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    Periode pembayaran adalah 21 Maret s.d. 4 April 2016;
b.    Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri, dengan cara setoran tunai, ATM,
m-banking, atau internet banking(perhatikan tata cara pembayaran pada 
http://www.usm.stan.ac.id) dengan menggunakan MVA;
c.    Sebelum melakukan pembayaran, calon peserta harus memastikan dirinya telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam butir A, dan uang yang telah disetor tidak dapat diminta kembali dengan alasan apa pun;
d.    Calon peserta yang telah melakukan pengisian formulir pendaftaran online(e-registration) dan telah melakukan pembayaran di bank pada periode penyetoran, berhak mengikuti verifikasi berkas dan pengambilan BPU.
5.    Pengumuman jadwal verifikasi berkas dan pengambilan BPU bagi calon peserta ujian dapat dilihat melalui situs http://www.kemenkeu.go.id,http://www.bppk.kemenkeu.go.id, dan http://www.stan.ac.id pada tanggal 6 April 2016.
6.    Calon peserta melakukan verifikasi berkas dan pengambilan BPU di lokasi dan jadwal yang telah ditentukan, dengan ketentuan:
a.    Calon peserta datang sendiri/tidak dapat diwakilkan;
b.    Menyerahkan hasil cetak Bukti Pendaftaran Online (BPO);
c.    Menunjukkan ijazah asli (untuk lulusan sebelum tahun 2016) atau rapor asli (untuk calon lulusan tahun 2016);
d.    Untuk calon lulusan tahun 2016 menyerahkan satu set fotokopi raporlima semester selama menempuh Sekolah Menengah Atas atau sederajat (kelas X, XI, dan semester gasalpada kelas XII) yang telah dilegalisasioleh Kepala Sekolah/pejabat yang berwenang,atau untuklulusan sebelum tahun 2016 menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah/pejabat yang berwenang;
e.    Menyerahkan bukti pembayaran dari bank ;
f.    Menyerahkan pas foto studio berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm (berlatar belakang merah dan mengenakan kemeja putih) sebanyak 3 lembar;
g.    Menunjukkan bukti diri asli berfoto (Rapor/Ijazah/KTP/SIM/Paspor/SKCK) yang masih berlaku;
h.    Calon peserta tidak dapat mengajukan perubahan lokasi verifikasi berkas, pengambilan BPU, dan pelaksanaan ujian.
7.    Pendaftar yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 s.d. 6 di atas tidak akan dilayani dan dianggap gugur.
8.    Tempat verifikasi berkas dan pengambilan BPU sesuai dengan pilihan lokasi Tes Tertulis sebagai berikut:

No.Lokasi Tes TertulisAlamat Verifikasi Berkas dan Pengambilan BPU
1JakartaKampus Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan
2Banda AcehKanwil I DJKN Nangroe Aceh Darusalam
Gedung Keuangan Negara (GKN) Gedung C Lt. 2
Jl. Teuku Chik Di Tiro, Banda Aceh
3MedanBalai Diklat Keuangan (BDK) Medan
Jl. Ekawarni No. 30, Medan Johor
4PadangKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 3, Lolong Belanti, Padang
5PekanbaruBalai Diklat Keuangan (BDK) Pekanbaru
Jl. Pepaya No. 77, Pekanbaru
6BatamKantor PelayananPajak (KPP) PratamaBatam
Jl. KudaLaut No. 1, BatuAmpar, Batam
7JambiKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Jl. Mayjen M. Yoesoef Singadikane No 45, Jambi
8BengkuluKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
Jl. Adam Malik (d/h Jl. P. Natadireja 271) Km. 8, Bengkulu
9PalembangBalai Diklat Keuangan (BDK) Palembang
Jl. Suka Bangun II Kec. Sukarami, Palembang
10Bandar LampungKanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Jl. Pangeran Emir M. Noer No 5A, Bandar Lampung
11CimahiBalai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi
Jl. Gado Bangkong No. 111, Cimahi
12SemarangKanwilDitjenPerbendaharaanProvinsiJawa Tengah
GedungKeuangan Negara (GKN) Semarang I Lt. 3
Jl. Pemuda No. 2, Semarang
13YogyakartaBalai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta
Jl. Solo Km.11, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
14SurabayaKanwil DJP Jawa Timur II
Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I
Jl. Indrapura No.5, Surabaya
15MalangBalai Diklat Keuangan (BDK) Malang
Jl. Jend. A. Yani Utara no. 200, Malang
16DenpasarBalai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar
Gedung Keuangan Negara (GKN)
Jl. Dr. Kusumaatmadja No. 19 Renon, Denpasar
17MataramKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB
Jl. Majapahit No. 10, Mataram
18KupangKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT
Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai 3
Jl. Franseda, Kupang
19PontianakBalai Diklat Keuangan (BDK) Pontianak
Jl. Ahmad Yani IIKec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
20BanjarmasinKanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Jl. Lambung Mangkurat No.21 Banjarmasin
21BalikpapanBalai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan
Jl. MT Haryono Dalam RT 84 No. 39A, Balikpapan
22ManadoBalai Diklat Keuangan (BDK) Manado
Jl. Mapanget Km. 0,5 Paniki Dua, Manado
23PaluKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Tanjung Dako No.15, Palu 
24MakassarBalai Diklat Keuangan (BDK) Makassar
Gedung Keuangan Negara (GKN)
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar
25AmbonKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Jl. Pitu Ina No 7, Karang Panjang, Ambon
26SorongKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong
Jl. Jend. Sudirman 26 Sorong
27JayapuraKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Aula Gedung Menara Indoprima Lt. VII
Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura
9.    Panduan pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada situs http://www.kemenkeu.go.id,http://www.bppk.kemenkeu.go.id, dan http://www.stan.ac.id.

C.  PELAKSANAAN UJIAN
1.    Ujian terdiri atas:
a.   Tes Tertulis (Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa Inggris) tanggal 15 Mei 2016 di lokasi sebagai berikut:

1.   Jakarta10. Bandar Lampung19. Pontianak
2.    Banda Aceh11. Cimahi20. Banjarmasin
3.   Medan12. Semarang21. Balikpapan
4.   Padang13. Yogyakarta22. Manado
5.   Pekanbaru14. Surabaya23. Palu
6.    Batam15. Malang24. Makassar
7.    Jambi16. Denpasar25. Ambon
8.   Bengkulu17. Mataram26. Sorong
9.   Palembang18. Kupang27. Jayapura
.   Tes Kesehatan dan Kebugaran tanggal 30 Mei s.d. 4 Juni 2016 di lokasi sebagai berikut:

1.    Jakarta5.    Cimahi9.    Malang
2.    Medan6.    Semarang 10.  Denpasar
3.    Pekanbaru7.    Yogyakarta11.  Makassar
4.    Palembang8.    Surabaya
c.   Tes Kemampuan Dasar tanggal20 s.d. 24Juni 2016di lokasi sebagai berikut:

1.    Jakarta5.    Cimahi9.    Malang
2.    Medan6.    Semarang 10.  Denpasar
3.    Pekanbaru7.    Yogyakarta11.  Makassar
4.    Palembang8.    Surabaya
2.    Ujian menggunakan sistem gugur pada setiap tahapan ujian.
3.    Tes Tertulis dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi ujian mulai
jam 08:00 WIB/09:00 WITA/10:00 WIT.
4.    Pada saat ujian peserta harus membawa:
a.    Bukti Peserta Ujian (BPU);
b.    Identitas diri asli berfoto (Rapor/Ijazah/KTP/SIM/Paspor/SKCK)yang masih berlaku(identitas diri sesuai pada saat verifikasi berkas);
c.    Pensil 2B, penghapus, ballpoint, dan perlengkapan ujian lain yang diperlukan.
5.    Peserta ujian yang tidak hadir dan/atau tidak mampu menempuh ujian dengan alasan apapun pada waktu, hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

D.  PENGUMUMAN HASIL UJIAN
1.    Hasil ujian akan diumumkan sebagai berikut:
a.    Tes Tertulis tanggal 25 Mei 2016;
b.    Tes Kesehatan dan Kebugaran tanggal 15 Juni 2016;
c.    Tes Kompetensi Dasar tanggal 29 Juni 2016;
2.    Pengumuman hasil tes dapat dilihat pada situs http://www.kemenkeu.go.idhttp://www.bppk.kemenkeu.go.id, dan http://www.stan.ac.id.

E.  PENDIDIKAN
1.    Pendidikan untuk Program Studi Diploma Idan Diploma III akan dimulai pada tanggal 5 September 2016.
2.    Lama pendidikan untuk Program Studi Diploma I adalah dua semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada tiap akhir semester akan dikeluarkan dari pendidikan.
3.    Lama pendidikan untuk Program Studi Diploma III adalah enam semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada tiap akhir semester akan dikeluarkan dari pendidikan.
4.    Pendidikan Program Studi Diploma I dan Diploma IIIdiselenggarakan di Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan/atau Balai Diklat Keuangan di seluruh Indonesia.
5.    Mahasiswa tidak dipungut biaya kuliah selama mengikuti pendidikan.
6.    Lulusan Program Studi Diploma I dan Diploma III dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah lainya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan formasi yang tersedia pada tahun yang bersangkutan.

F.  LAIN-LAIN
1.    Semua biaya (transaksi bank, transportasi, pemondokan, dan lain-lain) yang dikeluarkan dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian menjadi tanggungan peserta.
2.   Dalam proses penerimaan mahasiswa ini, tidak diadakan surat-menyurat dan tidak ada dispensasi dalam bentuk apa pun.
3.    Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
4.    Panitia penerimaan mahasiswa baru berwenang untuk mengalokasikan peserta yang dinyatakan lulus ke program studi yang tersedia.
5.    Keputusan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak dapat diganggu gugat.
6.    Apabila peserta ujian memberikan keterangan atau data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes/ujian, maupun setelah menjadi mahasiswa, Kementerian Keuangan berhak membatalkan kelulusan Ujian Saringan Masuk (USM) dan/atau mengeluarkan yang bersangkutan dari pendidikan.
7.    Apabila terdapat informasi yang dianggap kurang jelas atau terdapat masalah yang terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Panitia Pelaksana Pusat Ujian Saringan Masuk (USM) Politeknik Keuangan Negara STAN melalui e-mailusm@stan.ac.id.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal      Maret 2016

KEPALA BADAN
SELAKU KETUA PANITIA PENGARAH,



SUMIYATI
NIP 19610706 198203 2 001

Penting !!  
-  Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.

-  Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi

 
Support : Copyright © 2013. Blog Syafa'at - Semua Hak Dilindungi
Template Modify by Blogger Tutorial
Proudly powered by Blogger